Press "Enter" to skip to content

Warga Pulau Sangiang Ngeluh ke Pandji Soal Relokasi

sangiang
SERANG,(B1) – Masyarakat Pulau Sangiang bersama tim advokasi , Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, diterim Wakil Bapati Kabupaten Serang Pandji Tiryayasa, Kamis, (23/11/12) di ruang KH. Sam’un. Pertemuan terkait relokasi warga Kepulawan Sangiang.
Safyan Sauri salah satu warga kepulawan sangiang mengatakan, upaya Pemkab Serang merelokasikan 48 Kepala Keluarga (KK) tidak berhati-hati dan tidak paham, karna di pulau sangiang itu terdapat tanah yang subur dan tanah tandus yang kurang produtif untuk pertanian.
“Yang tahu medannya itu, kan masyarakat. Kalau Pemerintah, kan 50 hektar dibagi 48 KK dapat 1 hektar itu untung. Tapi itung-itungan di lapangan, ada yang tandus, ada yang subur, sedangkan yang subur itu sudah kami lihat masuk HGB semua. Sedangkan HGB nya itu menurut kami belum sah,” ujarnya.
Sofyan juga menambahkan,seandainya pemerintah memberikan opsi sesuai dengan keinginan masyarakat Pulau Sangiang, mereka setuju untuk direlokasi.
“Kalau Pemkab merelokasikan kami ke tempat tandus, kami tolak. Jangankan 50 hektare, 400 hektare kalau semuanya tandus, kami tolak, ngga ada manfaatnya buat kami. Kami, kan petani disitu,” cetusnya
Sementara Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa yang di yemuai seusai acara mengatakan mereka bisa saja hidup berdampingan disana,tapi kalau tidak juga bisa, tapi kalau memang ada keraguan terhadap HGB silahkan gugat secara Hukum.
 “mereka bisa hidup berdampingan dengan pengembang taman wisata di sana. Ternyata dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak mau direlokasi. Silakan digugat ke hukum, kalau memang ada keraguan terhadap HGB,” paparnya
Pandji juga menjelaskan,pihaknya tetap ingin melindungi kehidupan masyarakat Pulau Sangiang.
“Kami hanya bisa (memberikan) jalan tengah. Pengembang tetap jalan, tapi masyarakat tetap terlindungi. Direlokasi juga masih tetap di situ.” ucapnya.
Seandainya tetap tidak mau direlokasi, menurut Pandji, HGB yang berlaku harus dimentahkan terlebih dahulu. “Selama HGB-nya masih berlaku dan sah, kemudian masyarakat dianggap menempati HGB milik PKP, bisa bermasalah,” tuturnya.
Dikatakannya, masyarakat sendiri yang bisa membatalkan HGB dengan cara menggugat bahwa telah terjadi malpraktik saat keluarnya HGB.
“ dalam hal ini Pemda tidak bisa masuk ke situ. Termasuk Pemda tidak mau ikut campur ke sana, itu kan domain polisi. Apalagi membuat memo, bahwa itu masalah perdata, sama dengan intervensi,” ungkapnya.
Yang menjadi permasalahan adalah akses dermaga masyarakat yang sudah turun temurun, kemudian diklaim oleh perusahaan.
“Kalau siap direlokasi tinggal membuat pintu dermaga yang baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Serang memberi alternatif akan merelokasi masyarakat Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, yang berada di wilayah Hak Guna Bangunan (HGB) PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) ke areal Taman Wisata Alam (TWA) seluas 50 hektare untuk 48 kepala keluarga (KK) di kepulawan sangiang.  (faiz).

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *